35 thoughts on “Konsep Operasional Pembiayaan

  1. Nama : Riyan mahfudin
    NIM : 20100730051
    Asslamualaikum wr, wb
    Yth Gita danupranata SE, MM.
    Saya hanya nemukan ini pak kurang lebihnya mohon maaf…
    Cuma hasil slancar di internet…
    Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan system ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan system bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan system syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

    Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah.
    Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih.
    Perbankan syariah sebenarnya dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah benar-benar tahan dan kebal krisis dan mampu tumbuh dengan signifikan. Oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis untuk merealisasikannya.
    Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang – Undang perbankan no. 10 tahun 1998. Undang-undang pengganti UU no.7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

    Tabel 1.1 Perkembangan Bank Syariah Indonesia
    Indikasi 1998
    KP/UUS 2003
    KP/UUS 2004
    KP/UUS 2005
    KP/UUS 2006
    KP/UUS 2007
    KP/UUS 2008
    KP/UUS 2009
    KP/UUS
    BUS 1 2 3 3 3 3 5 6
    UUS - 8 15 19 20 25 27 25
    BPRS 76 84 88 92 105 114 131 139
    Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, 2009.

    Keterangan :
    BUS = Bank Umum Syariah
    UUS = Unit Usaha Syariah
    BPRS = Bank Perkreditan Rakyat Syariah
    KP/UUS = Kantor Pusat/Unit Usaha Syariah

    Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan tahunan BI 2009 (Desember 2009). secara kuantitas, pencapaian perbankan syariah sungguh membanggakan dan terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank. Jika pada tahun 1998 hanya ada satu Bank Umum Syariah dan 76 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, maka pada Desember 2009 (berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia) jumlah bank syariah telah mencapai 31 unit yang terdiri atas 6 Bank Umum Syariah dan 25 Unit Usaha Syariah. Selain itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 139 unit pada periode yang sama.
    Tabel 1.2 Indikator Utama Perbankan Syariah (dalam milyar rupiah)
    Indikasi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
    Aset 7.945 15.210 20.880 28.722 36,537 49.555 66.090
    DPK 5.725 11.718 15.584 20.672 28.011 36.852 52.271
    Pembiayaan 5.561 11.324 15.270 20.445 27.944 38.198 46.886
    FDR 97,14% 96,64% 97,76% 98,90% 99.76% 103.65% 89.70%
    NPF 2,34% 2,38% 2,82% 4,75% 4,07% 3.95% 4.01%
    Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, 2009.
    Tabel 1.2 menunjukkan perkembangan terakhir indikasi-indikasi perbankan syariah. Perkembangan asset perbankan syariah meningkat sangat signifikan dari akhir tahun 2008 sampai dengan akhir tahun 2009 sebesar lebih dari 33.37 persen. Penghimpunan dana dan pembiayaan mencapai peningkatan sebesar 41.84 dan 22.74 persen.

    Jika dilihat dari rasio pembiayaan yang disalurkan dengan besarnya dana pihak ketiga (DPK) yang dinyatakan dengan nilai Financing to Deposit Ratio (FDR), maka bank syariah memiliki rata-rata FDR sebesar 97.65 persen. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya, pada tahun 2008 Financing to Defosit Ratio perbankan syariah lebih dari 100 %. Tingginya tingkat FDR tersebut karena pembiayaan yang disalurkan selama bulan maret – November 2008 lebih besar dari Dana Pihak ketiga.

    Yang perlu di catat disini adalah, meskipun pembiayaan yang disalurkan lebih besar dari DPK, tetapi tingkat kegalalan bayar atau yang dinyatakan dalam Non Performing Financing (NPF) ternyata lebih sedikit dari periode tahun 2006-2007, yakni hanya sebesar 3.95%, masih dibawah batas ketentuan minimal sebesar 5 persen. Artinya bank syariah betul betul menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian. Selain itu juga, secara keseluruhan perbankan syariah relatif lebih sehat.

    Tabel 1.3. Perbandingan Pangsa Perbankan Syariah Terhadap Total Bank
    Islamic Bank(Des 08) Total Bank Islamic Bank(Des 09) Total Bank
    Nominal Share Nominal Share
    Total Asset 49,56 2.14% 2,310.60 66,09 2.61% 2,534.10
    Deposit Fund 36,85 2.10% 1,753.30 52,27 2.65% 1,973.00
    Credit Financial Extended 38,20 - - 46,88 - -
    FDR/LDR 103.66% - - 89.70% - -
    Sumber : BI, Statistik Perbankan Syariah, 2009

    Pada tabel 1.3 terlihat bahwa pangsa perbankan syariah meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2008 pada bulan yang sama, yaitu asset menjadi 2.61% meningkat sebesar 0.47% , Deposit Fund atau DPK juga mengalami pertumbuhan menjadi 2,02%, meningkat 0,24%. hal ini menunjukkan kinerja dan potensi perbankan syariah mengalami perkembangan yang baik.
    Gb. 1.4. Komposisi Pembiayaan Bank Syariah

    Pada table 1.4 terlihat bahwa persentase pembiayaan murabahah dengan prinsip jual-beli yang dilakukan oleh perbankan syariah mendominasi jauh di atas dari pembiayaan mudharabah dan musyarokah. Pada tahun 2003 terjadi perberdaan terbesar dimana persentase pembiayaan mudharabah dan musyarokah hanya sebesar 14,36 dan 5,53 persen sedangkan pembiayaan murabahah sebesar 70,81 persen. Namun sayangnya, meskipun pembiayaan dengan prinsip jual – beli selalu mengalami penurun setiap tahunnya namun jumlah persentasenya tidak pernah kurang dari lima-puluh persen.

    Seiring dengan berkembangnya aset bank syariah dari tahun ke tahun, jumlah pembiayaan yang dikucurkan pun terus bertambah. Kalau dulu pembiayaan dengan skema murabahah mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah, kini justru pembiayaan produktif mulai merangkak naik.
    Mulya Effendi Siregar, Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, mengatakan bahwa porsi pembiayaan murabahah pada 2011 sebesar 55%. Jumlah itu turun drastis jika dibandingkan pada awal tahun 2000-an yang persentasenya mencapai 80%. Sementara, porsi pembiayaan musyarakah dan mudharabah pada 2011 sebesar 30%, naik 10% dibandingkan pada tahun 2000-an. Namun demikian, keseluruhan pembiayaan meningkat jika dibandingkan tahun 2010.
    “Pembiayaan perbankan syariah meningkat pada triwulan keempat pada 2011 sebesar Rp 102,11 triliun dibandingkan periode yang sama 2010 lalu, Rp 70,24 triliun. Peningkatannya 45,37 persen,” kata Mulya.
    Pembiayaan murabahah mencakup pembiayaan konsumtif, seperti pembelian mobil, rumah, dan motor. Sementara, pembiayaan musyarakah dan mudharabah meliputi pembiayaan modal kerja dan investasi.
    Mulya menambahkan, meningkatnya pembiayaan tersebut juga diiringi dengan menurunnya kredit macet dari 3,12% menjadi 2,85%.
    “Ini menunjukkan kualitas pembiayaan yang semakin terjaga,” tandas Mulya.
    Selain portofolio pembiayaan yang tumbuh, aset bank syariah juga berkembang pesat selama 2011. Total aset bank syariah tumbuh 49% dari Rp79,6 triliun menjadi Rp149 triliun. Angka itu juga termasuk aset 154 BPR Syariah.
    Tak heran, dengan hasil tersebut, perbankan syariah nasional dapat meraih 4% pangsa pasar aset perbankan. Meskipun kecil, tapi patut kita hargai pertumbuhan tersebut. (ind/bbagai sumber)
    Semestinya, pembiayaan dengan akad mudharabah dan akad musyarakah harus lebih banyak. Karena pada akad inilah karakteristik dasar perbankan syariah terbentuk. Kedua akad tersebut merupakan akad dengan sistem bagi hasil. Perbankan syariah dengan sistem bagi hasil inilah yang menjadi pembeda dengan bank konvensional.

    blog sudah P Gita koreksi

    Bahan Referensi
    http://www.bi.go.id

    http://cintasyariah.wordpress.com/
    http://ib.eramuslim.com/2012/03/19/pembiayaan-konsumtif-turun-kredit-produktif-naik/

  2. Pembiayaan Modal Kerja.

    Pembiayaan Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha Anda sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha Anda akan terjamin.

    Peruntukkan :
    Perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia.

    1. Berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad musyarakah, mudharabah, atau murabahah sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja
    2. Dapat digunakan untuk meningkatkan atau memenuhi tambahan omset penjualan dan membiayai kebutuhan bahan baku atau biaya-biaya overhead
    3. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan spesifikasi modal kerja
    4. Plafond mulai Rp 100 juta
    5. Untuk Nasabah perorangan akan dilindungi oleh asuransi jiwa sehingga pembiayaan akan dilunasi oleh perusahaan asuransi apabila Anda meninggal dunia
    6. Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan denda
    7. Dapat menggunakan skema revolving maupun non-revolving (bergantung karakteristik Nasabah)
    8. Dapat memanfaatkan pembiayaan rekening koran syariah sehingga lebih memudahkan Anda dalam mencairkan pembiayaan

    Persyaratan Administratif untuk Pengajuan :
    Individu
    1. Formulir permohonan pembiayaan untuk individu
    2. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
    3. Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah)
    4. Fotocopy NPWP
    5. Asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan)
    6. Laporan keuangan/ laporan usaha 2 tahun terakhir
    7. Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 6 bulan terakhir
    8. Fotocopy rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir
    9. Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/bilyet deposito/dll)
    10. Bukti-bukti purchase order atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada
    presentasi Pembiayaan di Bank Muamalat
     Bank Muamalat memaparkan kinerja keuangan sepanjang tahun 2011 kepada media di Jakarta 3/4. Tahun lalu, Bank Muamalat mencatat pertumbuhan Aset 51.8%. Pertumbuhan ini jauh malampaui rata-rata pertumbuhan aset perbankan nasional tahun 2011 (21.4%) dan melebihi rata-rata pertumbuhan aset perbankan syariah (49.2%).

    “Per Akhir 2011, Aset Bank Muamalat mencapai Rp 32.5 triliun atau meningkat Rp 11.1 triliun dari posisi akhir 2010 (Rp 21.4 triliun). Pertumbuhan ini membawa market share Bank Muamalat meningkat dari 21.95% (2010) menjadi 22.33% (2011) terhadap perbankan syariah” jelas Direktur Utama Bank Muamalat Arviyan Arifin.

    Sementara Pembiayaan yang disalurkan berjumlah 22.47 triliun atau tumbuh 41.2% dari Rp 15.92 triliun (yoy) dengan Financing to Deposit Ratio (FDR) berada dalam posisi yang optimal yaitu 85.2%.

    Pada periode ini, Pencapaian Laba sebelum pajak (Profit Before Tax) tercatat Rp 372 miliar atau meningkat 60.8% (yoy) dari posisi Rp 231 miliar pada tahun 2010. Sementara laba bersih tercatat meningkat 60.1% dari Rp 170.9 miliar (2010) menjadi Rp 273.6 miliar (2011).

    “Bank Muamalat juga mencatat perbaikan kualitas aset dengan berkurangnya Non Performing Financing/NPF (net) pada level 1.78%, dari posisi akhir 2010 sebesar 3.51%”, imbuh Arviyan.

    Dari aspek penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp 26.66 triliun atau meningkat 53.3% dari Rp 17.39 triliun (yoy). Pertumbuhan DPK diikuti dengan bertumbuhnya porsi dana ritel dari produk-produk Tabungan (Saving Accounts) yang mencapai 31.5%. Laju pertumbuhan DPK Tabungan senantiasa meningkat dibanding pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya yaitu 17.1% (2009 ke 2010) serta 14.6% (2008 ke 2009). Tingginya pertumbuhan DPK tabungan tak hanya di hasilkan dari bertambahnya rekening-rekening baru, namun juga dari meningkatnya saldo rekening nasabah.

     Dari aspek Pembiayaan, sektor ritel cukup mendominasi pada tahun 2011 dengan porsi 13.35 triliun atau 59.4% dari total portfolio pembiayaan. Sementara sektor korporasi disalurkan pada berbagai sektor ekonomi antara lain energi, pertambangan, infrastruktur, konstruksi, agroindustri, pendidikan dan kesehatan serta makanan dan minuman. Bank Muamalat kini menjadi pionir bagi proyek pembiayaan energi terbarukan berskema syariah. Dari Rp 2.25 triliun pembiyaan Bank Muamalat pada sektor energi, Bank Muamalat menyalurkan Rp 782.9 miliar diantarannya bagi proyek-proyek energi terbarukan, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH).

    Untuk proyek-proyek tersebut, Bank Muamalat menggandeng sekitar 11 perusahaan Independent Power Producer (IPP) bagi 13 proyek PLTMH di 5 Provinsi di Indonesia. Ekspansi pada sektor energi terbilang sangat prudent dengan tingkat NPF pada sektor ini sebesar nol persen. “Kami akan terus mengembangkan SDM guna menyalurkan pembiayaan ke sektor ekonomi yang semakin beragam, sehingga kontribusi Bank Muamalat bagi pembangunan dapat terus meningkat”, tambahnya.

    Dalam rangka memperkuat struktur permodalan secara berkelanjutan. Bank Muamalat saat ini tengah melakukan proses penerbitan Sukuk Subordinasi Mudharabah melalui metode Penawaran Umum berkelanjutan. Total nilai sukuk direncanakan sebesar Rp 1.5 triliun, dan ditawarkan secara bertahap.

    Kini, Bank Muamalat telah membuka sekitar 360 kantor di seluruh Indonesia dan masih menjadi satu-satunya bank asal Indonesia yang mengoperasikan kantor cabang penuh (full branch) di Kuala Lumpur, Malaysia. “Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah Bank Muamalat telah meningkatkan jumlah ATM Muamalat dari 172 unit (2010) menjadi 475 unit (2011). Kami terus melakukan penambahan hingga di akhir tahun 2012 jumlah ATM Muamalat kami proyeksikan mencapai 800 unit”, tandas Arviyan.

    Bank Muamalat tahun ini genap beroperasi selama 20 tahun terhitung sejak 1 Mei 1992. Dua dekade berkarya, pionir perbankan syariah di Indonesia ini kini telah memiliki banyak saudara yaitu sekitar 11 Bank Umum Syariah dan 23 Unit Usaha Syariah. Sepanjang tahun 2011 Bank Muamalat memperoleh apresiasi masyarakat antara lain sebagai The Best Islamic Local Bank in Indonesia oleh Alpha South East Asia, Hong Kong dan sebagai The Best Islamic Financial Institution in Indonesia oleh Global Finance, New York. (hnf/hnf).
    Nama : Siti Hirpaton Amni
    NPM : 20100730071

  3. Assalamualaikum ,
    Bapak , saya sudah membuat tugas mengenai Murabahah dari data statistik bank syariah maret 2012 bapak dapat melihat tugas saya di blog saya http://dailyoffenny.wordpress.com/

    Mohon saran dan masukkannya Pak,
    Terima Kasih,
    Wassalam

  4. Mayoritas pengiriman belum menggambarkan tentang praktik riil pembiayaan mudharabah, kecuali kiriman Fenylia Pratiwi yang sudah dapat mengirim statistik Perbankan Syariah sampai Maret 2012.
    setelah pengiriman no 10 dari Muhammad Adam Haekal mohon pengiriman dalam bentuk powerpoint yang dengan jelas menggambarkan praktek pembiayaan mudharabah

  5. Terimakasih atas berbagai kiriman untuk membahas implementasi Mudharabah dan Musharakah pada perbankan syariah, walau uraian yang diberikan teman-teman mahasiswa belum maksimal menggambarkan praktik riil yang dilakukan perbankan.
    pembahasan untuk topik ini dicukupkan sampai tanggal 29 ini.
    sukses untk kita semua
    salam Gita

  6. PRAKTIK RIIL MUDHARABAH & MUSYARAKAH YANG DIJALANKAN OLEH PERBANKAN

    MUDHARABAH
    1. Definisi Mudharabah
    Mudharabah berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata dharab yang bermakna memukul, bergerak, pergi, mewajibkan, mengambil bagian, berpartisipasi. Mudharabah adalah akad antara dua belah pihak atau lebih, antara pemilik modal (shahib al-mal) dengan pengelola usaha (mudhararib) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan yang tertuang di dalam kontrak, dimana bila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola usaha (profit and lost sharing).

    2. Jenis-jenis Mudharabah
    a. Mudharabah Muthlaqah
    Adalah bentuk kerja sama antara pemodal (shahib al-mal) dan pengusaha (mudharib) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam mudharabah muthlaqah ini shahib al-mal memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada mudharib dalam mengelola modal dan usahanya.
    b. Mudharabah Muqayyadah
    Mudharabah muqayyadah atau biasa disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah, dimana pengelola usaha (mudharib) dibatasi dengan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Dengan adanya batasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum pemilik modal (shahib al-mal) dalam memasuki jenis dunia usaha.

    3. Implementasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah
    Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana mudharabah diterapkan pada :
    a. Tabungan berjangka, tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa;
    b. Deposito spesial (special investment), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya mudharabah saja atau ijarah saja.
    Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk :
    a. Pembiayaan modal kerja, seperti pembiayaan modal kerja perdagangan dan jasa;
    b. Investasi khusus, disebut juga dengan mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahib al-mal (bank).

    4. Prosentasi Pembiayaan Mudharabah
    Untuk mengetahui prosentase pembiayaan, terleb ih dahulu dapat kita ketahui dari perkembangan bank syariah Indonesia per tahun, baik dari BUS (Bank Umum Syariah),UUS (Unit Usaha Syariah) ataupun BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah).

    Tabel 1. Jaringan Kantor Perbankan Syariah (Islamic Banking Network)
    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    BUS = Bank Umum Syariah
    • Jumlah Bank
    3 3 3 5 6 11 11 11
    UUS = Unit Usaha Syariah
    • Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS
    19 20 26 27 25 23 23 24
    BPRS = Bank Perkreditan Rakyat Syariah
    • Jumlah Bank
    95 105 114 131 138 150 153 155

    Tabel 2. Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Financing Composition of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit)
    Akad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    Akad Mudharabah 4,062 5,578 6,205 6,597 8,631 9,549 10,133

    Tabel 3. Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Financing Composition of Islamic Rural Bank)
    Akad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    Akad Mudharabah 26,351 41,714 42,952 52,781 65,471 72,177 73,856

    5. Mekanisme Perhitungan Mudharabah Yang Dijalankan Oleh Perbankan
    Dalam mudharabah istilah profit and loss sharing tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja (profit), tidak termasuk kerugiannya (loss). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam mudharabah yang dibagihasilkan adalah pendapatan. Pendapatan terkecil adalah nol. Maka dimaksudkan kerugian dalam mudharabah adalah ketidak mampuan nasabah dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya, atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya. Bila terjadi demikian, kerugian ditanggung oleh bank syariah, kecuali akibat:
    1. nasabah melanggar syarat yang telah disepakati.
    2. nasabah lalai dalam menjalankan modalnya.

    Contoh 1
    Contoh perhitungan bagi hasil bagi dana pihak ketiga (tabungan/deposito masyarakat). Bapak ahmad memiliki deposito Rp 10.000.000,00 jangka waktu satu bulan (1 Desember 2000 s/d 1 januari 2001), dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57%:43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 desember 2000 adalah Rp 20.000.000,00 dan rata-rata deposito jangka waktu satu bulan adalah Rp 950.000.000,00. Berapa keuntungan yang diperoleh Bapak Ahmad?
    Jawab:
    Keuntungan diperoleh bapak Ahmad adalah :
    (Rp 10.000.000,00 / Rp 950.000.000,00) x 57 % x Rp 20.000.000,00 = Rp 120.000,00
    Jadi keuntungan yang diperoleh bapak Ahmad sebesar Rp 120.000,00
    Contoh perhitungan pembiayaan mudharabah
    Mudharabah ternak qurban sebesar Rp 10.000.000, dan nisbah bagi hasil 60:40 (bank:nasabah). Rencana pengembalian modal sekaligus tanggal 1 Maret. Ternyata aktualisasi hasil yang ada diperhitungkan sebesar Rp 1.000.000,00 maka perhitungannya:
    Nisbah 60:40 aktualisasi hasil Rp 1.000.000,00
    Profit bank 60/100 x Rp 1.000.000 = Rp 600.000,00
    Keuntungan nasabah Rp 400.000,00
    Jadi pembayaran ke bank tanggal 1 Maret = Rp 10.600.000,00

    Contoh 2.
    Bank Jayen Syariah (BJS) melakukan kerjasama bisnis dengan Bapak Irfa, seorang pedagang buku di Pasar Shoping Yogyakarta menggunakan akad mudharabah (BJS sebagai pemilik dana dan Irfa sebagai pengelola dana). BJS memberikan modal kepada Irfa sebesar Rp 10.000.000 sebagai modal usaha pada Tanggal 1 Januari 2009 dengan nisbah bagi hasil BJS : Irfa = 30% : 70%. Pada tanggal 31 pebruari 2009, Irfa memberikan Laporan Laba Rugi penjualan buku sebagai berikut:
    Penjualan Rp. 1.000.000
    Harga Pokok Penjualan (Rp. 700.000)
    Laba Kotor Rp. 300.000
    Biaya-biaya (Rp 100.000)
    Laba bersih Rp 200.000
    Hitunglah pendapatan yang diperoleh BJS dan Irfa dari kerjasama bisnis tersebut pada tanggal 31 Pebruari 2009 bila kesepakan pembagian bagi hasil tersebut menggunakan metode[4]:
    a. Profit sharing
    b. Revenue sharing
    Jawab:
    a. Profit sharing
    Bank Syariah = 30% x Rp 200.000 (Laba bersih) = Rp 60.000
    Irfa = 70% x Rp 200.000 = Rp 140.000
    b. Revenue sharing
    Bank Syariah = 30% x Rp 300.000 (Laba Kotor) = Rp 90.000
    Irfa = 70% x Rp 300.000 = Rp 210.000

    6.Manfaat dan Resiko Mudharabah
    Adapun manfaat yang diperoleh dari sistem mudharabah ini antara lain :
    a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat;
    b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapat/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
    c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
    d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
    e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
    Sedangkan resiko dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi, antara lain :
    a. Side streaming, nasabah menggunakan dana yang diberikan bank bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
    b. Lalai dan kesalahan yang disengaja;
    c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.
    Dengan demikian, esensi dari kontrak mudharabah adalah kerja sama untuk mencapai profit (keuntungan) berdasarkan akumulasi dasar dari pekerjaan dan modal, dimana keuntungan ditentukan melalui kedua komponen ini. Resiko juga menentukan profit dalam mudharabah. Pihak investor menanggung resiko kerugian dari modal yang telah diberikan, sedangkan pihak mudharib menanggung resiko tidak mendapatkan keuntungan hasil pekerjaan dan usaha yang telah dijalankannya.
    MUSYARAKAH
    1. Definisi Musyarakah
    Musyarakah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata syaraka yang bermakna bersekutu, meyetujui. Sedangkan menurut istilah, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

    2.Jenis-jenis Musyarakah
    a. Musyarakah kepemilikan yang terjadi karena warisan, wasiat, dan kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu asset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah asset nayata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan asset tersebut.
    b. Musayarakah akad (kontrak) tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Merekapun sepakat membagi keuntungan dan kerugian.
    Musyarakah akad terbagi menjadi : al-’inan, al-mufawwadhah, al-a’mal, al-wujuh, dan al-mudharabah. Para ulama berbeda berbeda pendapat tentang al-mudharabah, apakah ia termasuk jenis musyarakah atau bukan. Beberapa ulama menganggap al-mudharabah termasuk kategori musyarakah karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) musyarakah. Adapun ulama lain menganggap al-mudharabah tidak termasuk sebagai musyarakah. Berikut ini akan jelaskan mengenai pembagian musyarakah akad tersebut.
    • Syirkah al-’inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih, dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, dan kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati dalam kontrak. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.
    • Syirkah al-mufawwadhah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih, dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, dan setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dalam jenis syirkah inisyarat utamanya adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.
    • Syirkah al-a’mal atau kadang disebut juga dengan musyarakah abdan atau sana’i adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.
    • Syirkah al-wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis, dimana mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai, dan mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra. Jenis syrirkah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut, sehingga syirkah ini biasa disebut dengan musyarakah piutang.
    Adapun jenis syirkah al-mudharabah sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sehingga tidak perlu lagi dipaparkan di sini.

    3.Implementasi Musyarakah dalam Perbankan Syariah
    Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti:
    a. Pembiayaan Proyek
    Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut, dan setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.
    b. Modal Ventura
    Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

    4. Prosentasi Pembiayaan Musyarakah

    Tabel 4. Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Financing Composition of Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit)
    Akad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    Akad Musyarakah 2,335 4,406 7,411 10,412 14,624 16,295 18,759
    Tabel 5 . Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Financing Composition of Islamic Rural Bank)
    Akad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
    Akad Musyarakah 65,342 90,483 113,379 144,969 217,954 239,430 246,796

    5. Mekanisme Perhitungan Musyarakah Yang Dijalankan Oleh Perbankan
    Nasabah Bank ABC mengajukan pembiayaan Pengembangan software ADLC dari sebuah perusahaan Telekomunikasi terkemuka di Indonesia, PT XYZ. Total Nilai proyek yang akan dikerjakan adalah sebesar Rp 2.970.000.00, termasuk PPN 10%. Berdasarkan perhitungan kebutuhan modal kerja, nasabah membutuhkan MK sebesar Rp 1.744.947.500. Bank memiliki aturan untuk memberikan share pembiayaan maksimum 70% dari kebutuhan pembiayaan. Berdasarkan proyeksi cashflow nasabah penarikan modal kerja dilakukan secara bertahap (sesuai tabel) dan pembayaran dari Bouwheer dilakukan berdasarkan progress penyelesaian pekerjaan sesuai dengan kontrak (terlampir dalam tabel)
    Pertanyaan:

    a. Berapakah pembiayaan yang dapat diberikan oleh Bank dan dana yang harus dipersiapkan nasabah (dengan angka pembulatan 7 digit ke bawah ) ?
    b. Bagaimana proyeksi pembayaran bagi hasil dari nasabah dan berapa besar nisbah yang harus dibayar nasabah jika ekspektasi return yang diharapkan oleh Bank adalah setara dengan 14,5% pa ? Adakah perbedaan dengan perhitungan bunga yang dihitung setiap bulan sesuai dana bank yg digunakan oleh nasabah ?

    Jawab:

    a. Pembiayaan yang dapat diberikan oleh Bank ABC adalah senilai Rp 1.744.947.500 x 70% = Rp 1.221.463.250,- atau dibulatkan ke bawah menjadi Rp 1.220.000.000,00
    b. Menghitung nisbah bagi hasil didasarkan atas pendapatan nett nasabah setelah mengeluarkan PPN, sehingga pendapatan nett nasabah adalah sebesar Rp 2.700.000.000,00

    Proyeksi pembayaran bagi hasil dihitung berdasarkan ekspekatasi return yang diinginkan oleh Bank setara 14,5% pa dengan model dropping pembiayaan secara bertahap sesuai tabel dan juga schedule pembayaran dari Bouwheer secara bertahap sesuai dengan progress penyelesaian proyek. Proyeksi pencairan pembiayaan secara bertahap ini diperoleh dari proyeksi cashflow proyek nasabah sehingga besaran pembiayan yang diberikan benar-benar langsung secara produktif dugunakan atas proyek yang dibiayai secara musyarakah ini.

    Setiap pencairan pembiayaan, nasabah pun memasukkan share atau dana syirkah bagian nasabah untuk kemudian digunakan oleh nasabah guna membiayai proyek tersebut, dalam hal ini sekitar 70% share bank dan 30% share nasabah.

    Penurunan pokok pembiayaan dilakukan secara proporsional sesuai dengan progress pembayaran dengan memperhitungkan prosentase Modal Kerja atas Pendapatan yang diperoleh nasabah dalam proyek ini (sebesar rata-rata 65%) dengan perhitungan
    = MK/NP(nilai Proyek)
    = 1.744.947.500 / 2.700.000.000,-
    = 64,63% atau dibulatkan menjadi 65%

    Pada pembayaran tahap 1 sebesar Rp 540 juta (20% dari nett nilai kontrak), maka pokok turun sebesar Rp 540 juta x 70% x 65% = Rp 245.700.000,-
    Sisa dana yang masuk sebagian menjadi bagian keuntungan Bank dan Nasabah dan sebagian sebagai pengembalian share pokok nasabah, sehingga nasabah dapat memanfaatkan dana tersebut untuk proyek lainnya.

    Berdasarkan schedule proyeksi penyelesaian proyek, return yang diharapkan oleh Bank ABC atas pembiayaan ini sampai dengan akhir adalah sebesar Rp 75.885.750,-, sehingga nisbah bagi hasil antara Bank ABC dengan nasabah berdasarkan revenue sharing adalah 2,81% untuk Bank dan 97,19% untuk nasabah.
    Prosentase pembayaran nisbah pada pembayaran tahap selanjutnya tetap sama mengingat jumlah porsi pembiayaan sama-sama turun secara proporsional.
    Terlihat perbedaan jumlah pembayaran nisbah dengan perhitungan bunga bulanan setara 14,5% meskipun secara total pembayaran yg diterima memiliki nilai/jumlah yg sama.

    6. Manfaat dan Resiko Musyarakah
    Manfaat yang diperoleh dari akad musyarakah ini adalah :
    a. Bank akan mengalami peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
    b. Bank tidak berkewajiban menbayar pendanaan secara tetap dalam jumlah tertentu kepada nasabah, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
    c. Pengembalian pokok pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
    d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagi.
    e. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.
    Sedangkan resiko dalam musyarakah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi, antara lain :
    a. Side streaming, nasabah menggunakan dana yang diberikan bank bukan seperti yang disebut dalam kontrak;
    b. Lalai dan kesalahan yang disengaja;
    c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

    Keistimewaan-keistimewaan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah tersebut antara lain :
    a.Pertumbuhan ekonomi, dimana tujuan utama perbankan syariah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.
    b.Mencegah capital flight yang dapat memperlemah pertumbuhan ekonomi.
    c.Jaminan sosial dan pemerataan kekayaan,.
    d.Prinsip operasional perbankan syariah menggunakan nilai-nilai syariah, sehingga dapat menciptakan kemaslahatan masyarakat.
    e.Dalam perbankan syariah terdapat dewan pengawas syariah (DPS) untuk mengawasi keabsahan kegiatan atau transaksi yang ada.

  7. Berdasarkan kesepakatan dalam perkuliahan, pembahasan selanjutnya diarahkan pada sistem distribusi bagi hasil
    1. Revenue sharing
    2. Profit sharing
    dan berdasar
    1. Cash Basis
    2. Accrual Basis
    silakan saudara kirim uraian tersebut dalam format powerpoint
    selamat mencoba sukses untuk kita semua

  8. Assalamu’alaikum.
    bapak, untuk pembahasan mengenai revenue sharing dan profit sharing dapat dilihat di http://denzariezky.blogspot.com/2012/05/prinsip-pembagian-hasil-usaha-bank.html penbahasan tersebut berdasarkan beberapa artikel yang meybuitkan bahwa perbankan syariah menggunakan pola revenue sharing.
    mohon maaf ats kekurangan dari pembahasan yang saya post kan
    wassalamu’alaikum
    alangkah baiknya jika Mohammad Afid Ariezki format PowerPoint

  9. assalamualaikum
    sebelumnya saya minta maaf kepada pak gita karena tugas yang saya kirimkan ini bukan dalam bentuk powerpoint,,mohon bimbingannya jika terdapat kesalahan dalam pengumpulan tugas saya ini pak. makasih ^_^

    1) Pengertian Profit Sharing
    Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost). Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.
    Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (enterpreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.
    Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

    2) Pengertian Revenue Sharing
    Revenue sharing, secara bahasa revenue berarti uang masuk, pendapatan, atau income. Dalam istilah perbankan revenue sharing berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan revenue sharing ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka shohibul mall ikut menanggung kerugiannya.
    Dalam revenue sharing, proses distribusi pendapatan ini dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasionalisasinya yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana dan tidak termasuk fee atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank.
    Dalam mekanisme ini, berarti mengandung unsur peralihan mekanisme bagi hasil dari profit and loss sharing menjadi revenue sharing, perubahan dari penanggunan risiko menjadi tidak menanggung risiko, walaupun di dalam mekanisme ini tidak diketahui berapa besar jumlah keuntungan yang akan diperoleh, berbeda dengan bunga yang telah jelas berapa prosentase keuntungan yang akan diperoleh dari besarnya dana yang diinvestasikan.

    3) Legalitas Profit Sharing dan Revenue Sharing
    Berdasarkan dalil-dalil dan setelah menelaahnya maka DSN menetapkan fatwa tentang distribusi hasil usaha dalam LKS antara lain:
    Pada dasarnya LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing) maupun bagi untung (profit sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)nya sesuai dengan akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih. Bila salah seorang menetapkan sendiri penetapan tentang pola bagi hasil usaha yang akan digunakan namun pihak lain juga harus menyetujui penetapan itu.
    Diperbolehkannya kedua sistem tersebut dengan melihat bahwa baik prinsip bagi hasil (revenue sharing) atau bagi untung (profit sharing) belum ditemukan dalil nash yang mengharamkan atau melarang prinsip tersebut.
    Dilihat dari segi kemaslahatannya (al-ashlah), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing). Karena pada prinsip sistem profit sharing yang di dalam penerapannya banyak kendala, diantaranya adalah sulitnya pengakuan atau estimasi biaya yang dikeluarkan dalam usaha, serta rumitnya pola pembagiannya pada prinsip perbankan modern, maka pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (revenue sharing) yang akan memberi kemudahan bagi kedua belah pihak dalam pembagian perolehan hasil usaha.
    Prinsip bagi hasil (revenue sharing) atau bagi untung (profit sharing) adalah termasuk dalam muamalah. Dalam kaidah fiqih, semua muamalah itu diperbolehkan kecuali bila ada dalil yang mengharamkan tentang prinsip bagi hasil (revenue sharing) dan bagi untung (profit sharing) maka kedua prinsip tersebut boleh digunakan dalam LKS. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.
    Revenue pada perbankan syari’ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.
    Revenue di dalam arti perbankan yaitu jumlah dari pengasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pijaman maupun titipan yang diberikan oleh bank.

    4) Kelebihan dan Kekurangan
    Kelebihan dari sistem Profit and Loss Sharing dan sistem Revenue Sharing dibandingkan dengan sistem konvensional adalah:
    A) Merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek;
    B) Tingkat investasi lebih tinggi karena diberikan penawaran yang memadai terhadap dana-dana yang dapat dipinjamkan, karena pengusaha dapat mengabaikan kepastian bagian hasil usaha yang diberikan kepada pemberi pinjaman yang disebabkan ketidaktentuan hasil produksinya.
    Sedangkan kelemahan sistem profit and loss sharing dalam penerapannya menyebabkan berbagai problem yang berkaitan dengan penggunaan profit and loss sharing dalam aktivitas investasi bank-bank Islam.
    Berdasarkan teori perbankan Islam kontenporer, prinsip mudharabah dan musyarakah dijadikan sebagai alternative penerapan sistem bagi hasil (profit and loss sharing). Meskipun demikian, dalam prakteknya, ternyata signifikasi profit and loss sharing dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah. Menurut beberapa pengamat perbankan Islam, hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya:
    1) Standar moral
    Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberikan kebebasan penggunaan profit and loss sharing sebagai mekanisme investasi. Hal ini berdasarkan argumentasi yang mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Yang demikian itu membuat operasional perbankan berjalan tidak ekonomis dan tidak efisien. Berdasarkan alasan ini bank-bank Islam menggunakan pembiayaan profit and loss sharing yang diberikan setelah melakukan pemantauan yang mendalam terhadap bisnis yang akan dijalankan, dana hanya akan diberikan kepada partner yang efisien dalam mengelola bisnis,jujur dalam melakukan transaksi, proyek usaha yang dijalankan adalah profitable, serta pembiayaan usaha tersebut umumnya untuk jangka pendek dan bukan untuk pembiayaan jangka panjang serta bukan pembiayaan untuk lembaga.
    2) Ketidakefektifan model pembiayaan profit and loss sharing
    Pembiayaan profit and loss sharing tidak melayani berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Meskipun demikian, profit and loss sharing yang diterapkan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek. Namun kemungkinan untuk dilaksanakan ke dalam kredit institusional menjadi terlambat. Berbagai problem yang berkaitan dengan aplikasinya prinsip mudharabah dan musyarakah pada level kredit institusional benar-benar tidak dapat di pakai.
    Alasannya adalah meningkatnya permintaan pinjaman pemerintah untuk anggaran belanjanya, dengan demikian permintaan pemakaian pinjaman dengan mengggunakan sistem profit and loss sharing menjadi tidak terpenuhi
    3) Berkaitan dengan para pengusaha
    Keterkaitan bank dengan peminjam, sistem profit and loss sharing dalam membantu perkembangan usaha lebih banyak terlibat secara langsung dari pada sistem lainnya pada bank konvensional. Bank-bank Islam memerlukan informasi lebih detail tentang aktivitas bisnis yang mereka biayai dan besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis partnernya. Pada sistem lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih memita kebebasan yang luas dari pada campur tangan dalam menggunakan dana yang mereka pinjamkan.
    4) Dari segi biaya
    Memberikan dana berdasarkan sistem bagi hasil profit and loss sharing memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pada pihak bank dalam menyalurkan dana-dananya. Bank-bank Islam kemungkinan besar meningkatkan kualitas kepegawaian mereka dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang mereka pinjami untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli dari pada teknis peminjaman pada bank konvensional. Ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para banker dalam menjaga efisiensi kinerja perbankannya yang secara langsung akan berimbas terhadap pengembalian dana pinjaman. Hal ini akan menimbulkan beban yang lebih besar terhadap pemakai dana tersebut. Tambahan biaya yang dikeluarkan oleh para banker yang digunakan untuk menjaga efektifitas operasional perbankan Islam kemungkinan akan menghasilkan biaya ekstra yang di tanggung oleh partner ketika mengembalikan dana pinjaman yang berdasarkan sistem bagi hasil profit and loss sharing.
    5) Dari segi teknis
    Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil profit and loss sharing tampaknya berkaitan dengan pihak bank, nasabah (partner), dan kualkulasi keuntungan (profit calculation). Pada satu sisi dari bank Islam sendiri, profesional pegawai pada saat itu dari segi keahlian dan pengetahuan yang luas tentang perilaku aktifitas ekonomi yang berguna untuk memprediksi keuntungan yang akan diperoleh pada tiap-tiap jaringan serta mengetahui secara menyeluruh tentang keadaan keuangan investor dan komitmennya dalam menjalankan proyek usaha. Dari pihak nasabah (partner), kebutahurufan yang kebanyakan masih menyelimuti masyarakat dunia muslim akan jelas menyulitkan untuk membuat catatan-catatan akuntan yang mendetail.
    Permintaan untuk membuat catatan-catatan akuntansi yang mendetail sulit dipenuhi, yang menjadikan masyarakat lebih suka menggunakan sistem pembiayaan di bank konvensional dari pada mengalami masalah membuat buku pegangan yang mendetail.
    Kalkulasi keuntungan dalam menggunakan sistem bagi hasil profit and loss sharing juga mengalami kesulitan. Meskipun di dalam khazanah fiqih dijelaskan mengenai petunjuk perhitungan keuntungan tersebut, namun kenyataannya dalam praktek kelihatannya tidak ada keseragaman di antara bank-bank Islam mengenai cara melakukan perhitungan keuntungan, yang dalam istilah akuntannya bersifat subyektif. Berbagai macam cara perhitungan keuntungan ini berpangkal dari dalam penempatan pada modal aktifa dan tanggungan pasiva. Penilaian ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya tingkat penurunan modal tertentu modal tertentu, serta kebijakan mengenai kebijakan cadangan dan persediaan. Oleh karenanya, dlam bisnis yang sama dapat menunjukkan keuntungan yang berbeda tanpa menaruh curiga, adanya kesalahan dalam perhitungan.

    Wassalamu’alaikum

  10. TUGAS : SISTEM OPERASI BANK SYARIAH
    BY : MURNIATI
    NPM : 20100730043
    Assalamualaikum Wr Wb,, pak saya minta maaf karena tidak mengirim power point, soalnya saya sudah mencoba untuk mengirim power point tapi saya tidak bisa.
    Pengertian cash basis & accrual basis
    Cash Basis adalah sistem pembukuan, dimana seluruh pengeluaran dan biaya-biaya diakui sebagai pengeluaran dan biaya-biaya pada periode tersebut berdasarkan realitas pembayaran tunai. Sehingga segala pengeluaran dan biaya-biaya serta penerimaan yang sudah diterima tunainya sajalah yang akan dimasukkan dalam perhitungan cash basis
    Accrual Basis adalah pengeluaran dan biaya-biaya yang diakui dan dibukukan pada periode tersebut berdasarkan pembayaran tunai serta pengeluaran/ penerimaan tidak tunai yang jatuh tempo pada periode tersebut. Contoh komponen biaya pada accrual basis misalnya biaya penyusutan, biaya sewa, biaya dibayar di muka, biaya yang sudah jatuh tempo tapi pembayarannya belum diterima
    CASH BASIS
    • Pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan.
    Cash Basis juga mendasarkan konsepnya pada dua pilar yaitu :
    • 1)Pengakuan Pendapatan :
    • Pengakuan pendapatan, saat pengakuan pendapatan pada cash basis adalah pada saat perusahaan menerima pembayaran secara kas. Dalam konsep cash basis menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan munculnya hak untuk menagih. Makanya dalam cash basis kemudian muncul adanya metode penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih.
    • 2)Pengakuan Biaya :
    • Pengakuan biaya, pengakuan biaya dilakukan pada saat sudah dilakukan pembayaran secara kas.
    KEUNGGULAN & KELEMAHAN CASH BASIS
    Keunggulan pencatatan cash bas
     Metode Cash basis digunakan untuk pencatatan pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
     Beban/biaya belum diakui sampai adanya pembayaran secara kas walaupun beban telah terjadi, sehingga tidak menyebabkan pengurangan dalam penghitungan pendapatan.
     Pendapatan diakui pada saat diterimanya kas,sehingga benar-benar mencerminkan posisi yang sebenanya.
     Penerimaan kas biasanya diakui sebagai pendapatan.
     Laporan Keuangan yang disajikan memperlihatkan posisi keuangan yang ada pada saat laporan tersebut.
     Tidak perlunya suatu perusahaan untuk membuat pencadangan untuk kas yang belum tertagih.
    Kelemahan cash basis

     Metode Cash basis tidak mencerminkan besarnya kas yang tersedia.
     Akan dapat menurunkan perhitungan pendapatan bank, karena adanya pengakuan pendapatan sampai diterimanya uang kas.
     Adanya penghapusan piutang secara langsung dan tidak mengenal adanya estimasi piutang tak tertagih.
     Biasanya dipakai oleh perusahaan yang usahanya relative kecil seperti toko, warung, mall (retail) dan praktek kaum spesialis seperti dokter, pedagang informal, panti pijat (malah ada yang pakai credit card-tapi ingat credit card dikategorikan juga sebagai cash basis).
     Setiap pengeluaran kas diakui sebagai beban.
     Sulit dalam melakukan transaksi yang tertunda pembayarannya, karena pencatatan diakui pada saat kas masuk atau keluar.
     Sulit bagi manajemen untuk menentukan suatu kebijakan kedepannya karena selalu berpatokan kepada kas.
    Accrual Basis: berdasarkan konsepnya
    1)Pengakuan pendapatan :
    • Saat pengakuan pendapatan pada accrual basis adalah pada saat perusahaan mempunyai hak untuk melakukan penagihan dari hasil kegiatan perusahaan. Dalam konsep accrual basis menjadi hal yang kurang penting mengenai kapan kas benar-benar diterima. Makanya dalam accrual basis kemudian muncul adanya estimasi piutang tak tertagih, sebab penghasilan sudah diakui padahal kas belum diterima.
    2)Pengakuan biaya :
    • Pengakuan biaya dilakukan pada saat kewajiban membayar sudah terjadi. Sehingga dengan kata lain, pada saat kewajiban membayar sudah terjadi, maka titik ini dapat dianggap sebagai starting point munculnya biaya meskipun biaya tersebut belum dibayar. Dalam era bisnis dewasa ini, perusahaan selalu dituntut untuk senantiasa menggunakan konsep accrual basis ini.
    Keunggulan accrual basis
     Metode aacrual basis digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana.
     Beban diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpercaya.
     Pendapatan diakui saat terjadi transaksi, sehingga informasi yang diberikan lebih handal dan terpecaya walaupun kas belum diterima.
     Banyak digunakan oleh perusahan-perusahana besar (sesuai dengan Ketentuan Standar Akuntansi Keuangan dimana mengharuskan suatu perusahaan untuk menggunakan basis akural).
     Piutang yang tidak tertagih tidak akan dihapus secara langsung tetapi akan dihitung kedalam estimasi piutang tak tertagih.
     Setiap penerimaan dan pembayaran akan dicatat kedalam masing-masing akun sesuai dengan transaksi yang terjadi.
     Adanya peningkatan pendapatan perusahaan karena kas yang belum diterima dapat diakui sebagai pendapatan.
     Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman manajemen dalam menentukan kebijakan perusahaan kedepanya.
     Adanya pembentukan pencandangan untuk kas yang tidak tertagih, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian.
    Kelemahan accrual basis
     Metode aacrual basis digunakan untuk pencatatan.
     Biaya yang belum dibayarkan secara kas, akan dicatat efektif sebagai biaya sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan.
     Adanya resiko pendapatan yang tak tertagih sehingga dapat membuat mengurangi pendapatan perusahaan.
     Dengan adanya pembentukan cadangan akan dapat mengurangi pendapatan perusahaan.
     Perusahaan tidak mempunyai perkiraan yang tepat kapan kas yang belum dibayarkan oleh pihak lain dapat diterima
    Revenue sharing
    • Investasi musyarakah adalah investasi untuk modal kerja, dimana dana pihak investor merupakan bagian dari modal kerja perusahaan ( joint financing ) dan keuntungan dibagi sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati
    • Investasi Musyarakah
    • Investasi musyarakah adalah investasi untuk modal kerja, dimana dana pihak investor merupakan bagian dari modal kerja perusahaan ( joint financing ) dan keuntungan dibagi sesuai nisbah (bagi hasil) yang disepakati
    • Penawaran investasi ini berbasis project yang mana project tersebut disepakati di awal dan merupakan project yang sudah ada kontrak kerjanya.
    Penawaran investasi ini berbasis proyek yang sudah ada kontrak kerjanya.
    Senilai : Rp 500, 000,000
    • Nilai Investasi
    Besaran nilai investasi minimal adalah Rp. 200.000.000. Perusahaan akan mengeluarkan Sertikat Investasi sesuai besaran nilai investasi.
    • Periode Investasi
    Periode investasi yang ditawarkan adalah selama 4 bulan efektif dengan perhitungan revenue merupakan jumlah kumulatif selama 4 bulan.
    • Nisbah (bagi hasil)
    Nilai Project line = Rp 500,000,000
    Nilai Investasi = Rp 200,000,000.-
    Expected return yang ditawarkan = Rp 16,000,000.-
    • Dengan demikian akan diperoleh angka nisbah (%) sebesar:
    16,000,000/ 500,000,000= 3.20%
    • Perhitungan laba bagi hasil :
    • Maka laba yang akan diperoleh investor dengan asumsi revenue sesuai rencana awal adalah
    • 3.20 % * 500,000,000 = Rp. 16,000,000

    Resiko
    • Resiko terhadap kerugian relatif kecil bahkan lebih aman, hal tersebut dikarenakan investasi dengan skema Musyarakah ( reveneu sharing ) ini perhitungan bagi hasil diperhitungkan terhadap pendapatan ( revenue ) proyek yang telah diperoleh perusahaan dari Pemberi Kerja atau bukan terhadap gross profit , sehingga kemungkinan terjadi penurunan atau kenaikan revenue tidak akan signifikan yang biasanya berkisar 5 s/d 10 %.
    Prifit sharing
    • bagi hasil atau profit sharing ini dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara pihak investor atau penabung, istilahnya shahibul maal dengan pihak pengelola atau mudharib, dan nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan persentase jatah bagi hasil (nisbah) sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak
    Profit sharing itu dibedakan menjadi 2
    • Mudharabah ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah, yaitu bagi hasil yang bersifat tidak terbatas (unrestricted), dan mudharabah muqayyadah, yaitu bagi hasil yang bersifat terbatas (restricted).
    • Untuk mudharabah muthlaqah, pihak pengelola yaitu pihak bank memiliki otoritas penuh untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Sedangkan untuk mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberi batasan kepada pihak pengelola. Misalnya, adalah jenis invetasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang diperbolehkan terlibat dalam investasi.

  11. asalamualaikum
    silahkan bapak berkunjung ke blog saya untuk bersilaturohmi bertukar ilmu di link bawah ini.

    terimakasih atas bersedia berkunjungan blogg saya

  12. maaf ralat…

    asalamualaikum
    silahkan bapak berkunjung ke blog saya untuk bersilaturohmi bertukar ilmu di link bawah ini.

    http://jejakimawan.wordpress.com/2012/05/24/mudharabah/

    dan

    asalamualaikum
    silahkan bapak berkunjung ke blog saya untuk bersilaturohmi bertukar ilmu di link bawah ini.

    http://jejakimawan.wordpress.com/2012/05/24/mudharabah/

    dan

    http://jejakimawan.wordpress.com/2012/05/30/profit-sharing-vs-revenue-sharing/

    terimakasih atas kesediaan berkunjung diblogg saya.

  13. Nama: ahmad rahmawanto
    No: 20100730083
    Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost).
    Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.
    Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (Investor) dan pengelola modal (enterpreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.
    Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.
    Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (net profit) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan total cost terhadap total revenue.

    Mekanisme bagi hasil menjadi salah satu ciri atau karakteristik perbankan syariah, dimana dengan dengan bagi hasil ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat bisnis, khususnya masyarakat perbankan untuk terhindar dari bunga atau riba. Hal ini sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al Qur’an, Surat Al Baqarah ayat 275, dimana Allah SWT hanya bisa mendatangkan keburukan, sehingga sedini mungkin harus dihindarkan.mengharamkan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur-unsur ribawi, karena unsur tersebut tidak mendatangkan kemashlahatan bahkan
    Dalam dunia perbankan syariah mungkin sering didengar istilah bagi hasil atau yang lebih sering dikenal dengan istilah profit sharing atau revenue sharing. Dalam perbankan syariah pendapatan bagi hasil ini berlaku pada produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh, sebagian ataupun dalam bentuk koorporasi lainnya. Dan prinsip bagi hasil ini akan berfungsi sebagai mitra bagi penabung, demikian juga pengusaha peminjam dana. Jadi prinsip bagi hasil ini merupakan landasan utama beroperasinya perbankan syariah.
    Faktor dana merupakan sebuah kebutuhan pokok beroperasinya sebuah perbankan (lembaga keuangan). Dalam perbankan yang mendasarkan pada bagi hasil dalam operasionalisasinya, maka untuk memperoleh hasil (laba) adalah dengan melakukan pebiayaan-pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara investor dengan pengelola dana/debitur, dimana diantara keduanya menyepakati bagianya masing-masing dari hasil yang diperolehnya.
    Pengertian Profit Sharing
    Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost). Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.
    Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (enterpreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.
    Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.
    Pengertian Revenue Sharing
    Revenue sharing, secara bahasa revenue berarti uang masuk, pendapatan, atau income. Dalam istilah perbankan revenue sharing berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan revenue sharing ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki andil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka shohibul mall ikut menanggung kerugiannya.
    Dalam revenue sharing, proses distribusi pendapatan ini dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasionalisasinya yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana dan tidak termasuk fee atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank.
    Dalam mekanisme ini, berarti mengandung unsur peralihan mekanisme bagi hasil dari profit and loss sharing menjadi revenue sharing, perubahan dari penanggunan risiko menjadi tidak menanggung risiko, walaupun di dalam mekanisme ini tidak diketahui berapa besar jumlah keuntungan yang akan diperoleh, berbeda dengan bunga yang telah jelas berapa prosentase keuntungan yang akan diperoleh dari besarnya dana yang diinvestasikan.

    Accrual dan Cash Basis Accounting
    Secara umum terdapat dua jenis metode akuntansi. Dua metode akuntansi ini berusaha menjelaskan tentang bagaimana suatu perusahaan mencatat transasksi – transaksinya dalam menjalankan binisnya. Dua jenis metode akuntansi tersebut adalah :
    + Cash Basis Accounting.
    + Accrual Basis Accounting.
    Perbedaan dari metode tersebut terletak pada saat pencatatan kas masuk dan kas keluar. Tetapi walaupun perbedaannya terletak hanya masalah pengakuan kas masuk dan kas keluar. Diantara perbedaan yang mungkin sederhana, disana terletak begitu banyak error dan manipulasi jika kita mengamati perbedaan tersebut dengan sangat seksama. Kenyataannya, banyak perusahaan – perusahaan besar didunia pada akhirnya jatuh akibat mereka terlalu banyak memainkan metode – metode akuntansi.

    Cash-basis accounting
    Pada metode ini, perusahaan mencatat beban didalam akun keuangan ketika kas dikeluarkan atau dibayarkan. Selain itu pendapatan dicatat ketika kas masuk atau diterima. Sebagai contoh sederhana, anggap PT. X menyelesaikan suatu proyek pada tanggal 31 desember 2002, tetapi PT. X belum mendapat pembayaran hingga pemiliknya melakukan inspeksi pada tanggal 11 januari 2003, setelah itu pada tanggal 12 Januari 2004 pendapatan atas jasa yang telah dilakukan PT. X dibayarkan ke Rekening PT. X. akuntan lalu mencatat pendapatan kas tersebut dibulan januari tahun 2004. (pada saat kas diterima).

    Accrual-basis accounting
    Jika suatu perusahaan menggunakan metode pencatatan akuntansi berdasarkan Accrual Accounting, perusahaan akan mencatat pendapatan ketika transaksi aktual selesai bukan pada saat kas diterima. Perusahaan akan mengakui bahwa perusahaan tersebut menerima pendapatan pada saat terjadinya transaksi. Walaupun perusahaan yang bertransaksi belum menerima uang atas transaksi tersebut secara kas. Begitu pula dengan pencatatan beban perusahan. Semua perusahaan harus melakukan pencatatn menggunakan metode akuntansi accrual karena hal ini mengacu pada PSAK yang berlaku umum di Indonesia. Jika anda melihat laporan keuangan yang ada di Indonesia. Semua di catat berdasarkan metode Accrual.
    Metode Mana yang Lebih Baik ,Metode akuntansi yang digunakan suatu perusahaan dapat mempengaruhi pendapatan total suatu perusahaan pada laporan keuangannya, begitu pula dengan beban – beban perusahaan. Mari kita bahas satu per satu mengenai kedua metode akuntansi tersebut dan dimana letak perbedaannya yang membuat total pendapatan dan total beban menjadi berbeda jika menggunakan metode cash basis atau akrual basis.
    Cash Basis Accounting : didalam metode ini beban dengan pendapatan tidak secara hati – hati disamakan dari bulan ke bulan. Beban tidak diakui sampai uang dibayarkan walaupun beban pada bulan itu terjadi. Sama halnya dengan pendapatan, pendapatan tidak diakui sampai dengan uang diterima. Bagaimanapun juga metode dengan cash basis tidak mencerminkan besarnya uang yang sebenarnya.
    Accrual Basis Accounting : Beban dan pendapatan secara hati – hati disamakan. Menyediakan informasi yang lebih handal dan terpercaya tentang seberapa besar suatu perusahaan mengeluarkan uang atau menerima uang dalam setiap bulannya. Pencatatan menggunakan metode ini mengakui beban pada saat transaski terjadi walaupun kas belum dibayarkan. Begitu pula dengan pendapatan. Pendapatan dicatat pada saat transaksi pendapatan terjadi walaupun kas atas transaksi pendapatan tersebut baru diterima bulan depan. Dalam hal ini maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan menggunakan accrual basis lebih mencermikan keadaan perusahaan dan lebih dapat mengukur kinerja perusahaan.

  14. muhammad lisman 20100730037
    Mudharabah
    Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh/ 100% modal sementara pihak lain sebagai pengelola.
    Skema al-mudharabah

    Perjanjian bagi hasil

    Keahlian modal
    Keterampilan 100 %

    Nisbah nisbah
    X % x %

    Aplikasi dalam perbankan
    Al-mudharabah diaplikasikan pada produk pembiayaan dan pendanaan.Al-midharabah diterapkan pada:
    a) Tabungan berjangka,yaitu tabungan yang dimaksud untuk tujuan khusus,seperti tabungan haji,tabungan kurban,dan sebagainya
    b) Deposito spesial (special invesment) dimana dana yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu,misalnya murabaha saja atau ijarah saja.
    Adapun pada sisi pembiayaan,mudharabah diterapkan
    a) Pembiayaan modal kerja,seperti modal kerja perdagangan dan jasa
    b) Investasi khusus,disebut juga mudharabah muqayyadah
    Contoh kasus
    Bapak Ahmad membuka deposito sebesar Rp. 10.000.000, jangka waktu satu bulan (tanggal 1 Mei s/d 1 Juni 2003), nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57% : 43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 Mei 2003 adalah Rp. 20.000.000 dan total deposito jangka waktu satu bulan adanya Rp. 950.000.000, berapa keuntungan yang diperoleh bapak Ahmad?

    JAWAB
    Bagi hasil yang diperoleh bapak Ahmad adalah:
    (Rp. 10 juta/Rp. 950 juta) x Rp. 20 juta x 57% = Rp. 120.000

    Musyarakah

    Islamedia – Konsep simpan pinjam dengan prinsip syariah kini semakin berkembang. Masyarakat tentu tidak asing lagi dengan keberadaan koperasi jasa keuangan syariah, jasa keuangan syariah hingga, bank perkreditan rakyat syariah (BPRS).

    Salah satu yang sekarang kian berkembang adalah BPRS. Lantas, apa sebenarnya perbedaan dalam mengajukan kredit di BPRS dengan bank umum?
    Direktur BPRS Harta Insan Karimah (HIK), Alfi Wijaya, kepada KOMPAS.com di Jakarta, Sabtu (12/11/2011), mengatakan bahwa secara legal dan entitas BPRS merujuk pada ketentuan bank syariah yang diatur oleh Bank Indonesia. Ada juga ketentuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
    “Dalam operasional bank konvensional basisnya bunga, kalau kita (BPRS) bagi hasil,” kata Alfi.

    Untuk proses administrasi pengajuan kredit di BPRS sebetulnya juga sama dengan perbankan pada umumnya. Hanya, yang berbeda adalah skema pembiayaannya. BPRS mempunyai dua skema pembiayaan, yaitu murabahah dan musyarakah.

    Mengenai murabahah, jelas dia, marjin keuntungannya disepakati di awal.
    “Orang melihat marjin biasanya bunga. Jadi, sekali disepakati, angkanya tidak boleh berubah,” jelas dia.

    Angka tidak boleh berubah sepanjang jangka waktu kredit. Sementara bank umum, marjin tersebut bisa berubah.

    Sementara itu, skema musyarakah adalah konsep bagi hasil. Di sini, bank berkongsi modal dengan pemilik usaha. Untuk skema ini, Alfi menuturkan, bunga yang dikembalikan ke bank tergantung pendapatan.

    “Ada proyeksi keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati,” ujarnya.
    Misalnya, nisbah yang disepakati sebesar 60:40 bagi nasabah dan bank. Jadi, dari total keuntungan usaha, nasabah mendapatkan 60 persen, sedangkan bank mendapatkan 40 persennya.

    Alfi menambahkan, dua skema itulah yang dominan dipakai di BPRS secara umum. Khusus untuk BPRS HIK, skema murabahah lebih dominan ketimbang musyarakah.

    Pemberian kredit lewat murabahah bisa mencapai 70 persen dari total portofolio BPRS sebesar Rp 216 miliar per Oktober 2011. Bahkan, usaha BPRS tidak hanya kedua skim itu saja sekarang ini. BI memperkenankan BPRS melakukan gadai, khususnya gadai emas.

    “Ini karena aturan BI baru hanya memperbolehkan komoditi tersebut saja,” katanya. (kompas)

  15. muhammad lisman 20100730037
    Mudharabah
    Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh/ 100% modal sementara pihak lain sebagai pengelola.
    Skema al-mudharabah

    Perjanjian bagi hasil

    Aplikasi dalam perbankan
    Al-mudharabah diaplikasikan pada produk pembiayaan dan pendanaan.Al-midharabah diterapkan pada:
    a) Tabungan berjangka,yaitu tabungan yang dimaksud untuk tujuan khusus,seperti tabungan haji,tabungan kurban,dan sebagainya
    b) Deposito spesial (special invesment) dimana dana yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu,misalnya murabaha saja atau ijarah saja.
    Adapun pada sisi pembiayaan,mudharabah diterapkan
    a) Pembiayaan modal kerja,seperti modal kerja perdagangan dan jasa
    b) Investasi khusus,disebut juga mudharabah muqayyadah
    Contoh kasus
    Bapak Ahmad membuka deposito sebesar Rp. 10.000.000, jangka waktu satu bulan (tanggal 1 Mei s/d 1 Juni 2003), nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57% : 43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 Mei 2003 adalah Rp. 20.000.000 dan total deposito jangka waktu satu bulan adanya Rp. 950.000.000, berapa keuntungan yang diperoleh bapak Ahmad?

    JAWAB
    Bagi hasil yang diperoleh bapak Ahmad adalah:
    (Rp. 10 juta/Rp. 950 juta) x Rp. 20 juta x 57% = Rp. 120.000

    Musyarakah

    Islamedia – Konsep simpan pinjam dengan prinsip syariah kini semakin berkembang. Masyarakat tentu tidak asing lagi dengan keberadaan koperasi jasa keuangan syariah, jasa keuangan syariah hingga, bank perkreditan rakyat syariah (BPRS).

    Salah satu yang sekarang kian berkembang adalah BPRS. Lantas, apa sebenarnya perbedaan dalam mengajukan kredit di BPRS dengan bank umum?
    Direktur BPRS Harta Insan Karimah (HIK), Alfi Wijaya, kepada KOMPAS.com di Jakarta, Sabtu (12/11/2011), mengatakan bahwa secara legal dan entitas BPRS merujuk pada ketentuan bank syariah yang diatur oleh Bank Indonesia. Ada juga ketentuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
    “Dalam operasional bank konvensional basisnya bunga, kalau kita (BPRS) bagi hasil,” kata Alfi.

    Untuk proses administrasi pengajuan kredit di BPRS sebetulnya juga sama dengan perbankan pada umumnya. Hanya, yang berbeda adalah skema pembiayaannya. BPRS mempunyai dua skema pembiayaan, yaitu murabahah dan musyarakah.

    Mengenai murabahah, jelas dia, marjin keuntungannya disepakati di awal.
    “Orang melihat marjin biasanya bunga. Jadi, sekali disepakati, angkanya tidak boleh berubah,” jelas dia.

    Angka tidak boleh berubah sepanjang jangka waktu kredit. Sementara bank umum, marjin tersebut bisa berubah.

    Sementara itu, skema musyarakah adalah konsep bagi hasil. Di sini, bank berkongsi modal dengan pemilik usaha. Untuk skema ini, Alfi menuturkan, bunga yang dikembalikan ke bank tergantung pendapatan.

    “Ada proyeksi keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati,” ujarnya.
    Misalnya, nisbah yang disepakati sebesar 60:40 bagi nasabah dan bank. Jadi, dari total keuntungan usaha, nasabah mendapatkan 60 persen, sedangkan bank mendapatkan 40 persennya.

    Alfi menambahkan, dua skema itulah yang dominan dipakai di BPRS secara umum. Khusus untuk BPRS HIK, skema murabahah lebih dominan ketimbang musyarakah.

    Pemberian kredit lewat murabahah bisa mencapai 70 persen dari total portofolio BPRS sebesar Rp 216 miliar per Oktober 2011. Bahkan, usaha BPRS tidak hanya kedua skim itu saja sekarang ini. BI memperkenankan BPRS melakukan gadai, khususnya gadai emas.

    “Ini karena aturan BI baru hanya memperbolehkan komoditi tersebut saja,” katanya. (kompas)

  16. SISTEM OPERASIONAL BANK SYARIAH
    Penggambarn porsentase penghimpunan dan penyaluran dana pada bank syariah

    Pertumbuhan perbankan syariah kian mekar. Semakin teredukasinya publik terhadap produk-produk jasa keuangan syariah membuat instrumen keuangan berbasis hukum Islam ini kian laris-manis. Tak ayal, persaingan antarbank syariah makin ketat. Butuh inovasi agar bisa eksis dan merebut hati nasabah.
    Di Jawa Timur, perbankan syariah mencatat pertumbuhan penyaluran pembiayaan pada Februari 2012 hingga 48% dibanding peride yang sama tahun 2011. Penyaluran pembiayaan perbanksan syariah di wilayah Jatim hingga bulan kedua 2012 mencapai Rp8,82 triliun, naik dibanding periode yang sama tahun 2011 di mana penyaluran pembiayaan tercatat Rp 5,93 triliun.
    Dari pertumbuhan tersebut, pembiayaan investasi mencatat pertumbuhan paling cepat dengan bertumbuh lebh dari 2 kali lipat. Pertumbuhan pembiayaan investasi pada Februari 2012 dibanding periode yang sama tahun 2011 tercatat mencapai 120%, dari Rp 671 miliar pada Februari 2011 menjadi Rp 1,48 triliun pada Februari 2012.
    Pembiayaan dengan pertumbuhan tertinggi kedua adalah pembiayaan modal kerja yang bertumbuh 64% dari Rp 2,13 triliun pada Februari 2011 menjadi Rp3,51 triliun pada Februari 2012. Sementara pertumbuhan kredit konsumsi cukup konservatif di angka 22% dari Rp 3,13 triliun pada Februari 2011 menjadi Rp 3,83 triliun pada Februari 2012.
    Meski pertumbuhannya paling kecil pada awal tahun 2012, kredit konsumsi pada bank syariah di Jatim tahun ini diprediksi akan tumbuh pesat khususnya untuk pembiayaan pemilikan rumah (KPR) dan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor.
    Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Jatim, Ersyam Fanshuri mengatakan, kebijakan Bank Indonesia (BI) yang membatasi loan to value (LTV) KPR dan KKB bank konvensional maksimal sebesar 70% diharapkan bisa memberi limpahan pembiayaan untuk bank-bank syariah. “Bagi kami, itu bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan pembiayaan konsumsi khususnya KPR dan KKB,” ujarnya.
    Ia mengatakan, kebijakan BI menurunkan LTV dapat mengurangi pembiayaan macet (Non Performing Financing/NPF).Ersyam menambahkan, industri perbankan syariah di Jatim saat ini masih berkutat di sektor riil dengan pembiayaan modal kerja. Tingkat resiko pembiayaan yang tercermin dari rasio non performing financing (NPF) masih terkendali di angka 1,38%.
    Adapun pertumbuhan aset mencapai 52% pada Februari 2012 dibanding periode yang sama tahun 2011. Berdasarkan data statistik perbankan syariah Jatim yang dirilis Bank Indonesia (BI) Surabaya, tercatat total aset perbankan syariah di jatimpada Februari 2012 mencapai Rp 11,90 triliun, naik dari posisi Febrari 2011 yang tercatat Rp 7,83 triliun.
    Pertumbuhan aset perbankan syariah di Jatim tersebut didorong meningkatnya penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dan penyaluran pembiayaan selama periode dimaksud. Pada Februari 2012, penghimpunan DPK di perbankan Jatim mencapai Rp 9,12 triliun, atau naik 48,78% dibanding capaian Februari 2011 yang tercatat Rp 6,13 triliun.
    Berdasarkan jenis dana, tabungan dan giro yang termasuk dana murah, tumbuh lebih cepat dibandingkan deposito. padaFebruari 2012, penghimpunan tabungan di perbankan syariah di Jatim mencapai Rp 3,42 triliun, naik 56,88% dibanding penghimpunan tabungan pada periode yang sama tahu 2011 yang tercatat Rp 2,18 triliun.
    Untuk giro, selama periode yang sama, penghimpunannya mencapai Rp 539 miliar atau naik 49,31% dibanding Februari 2011 yang tercatat Rp 361 miliar. Sedangkan untuk deposito yang porsinya lebih besar dibanding dana murah, hanya mencatat pertumbuhan 44,13% dari Rp 3,58 triliun pada Februari 2011 menjadi Rp 5,16 triliun pada Februari 2012.
    Sementara itu, penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Jatim selama dua bulan pertama 2012 tercatat tumbuh lebih dari 48%. Pada Februari 2012, penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Jatim mencapai Rp 8,82 triliun, naik dibanding periode yang sama tahun 2011 dimana penyaluran pembiayaan tercatat Rp 5,93 triliun.
    Tingkat risiko pembiayaan yang tercermin dari rasio non performing financing (NPF) masih terkendali di angka 1,38. Hingga Februari 2012, jumlah Bank Syariah yang beroperasi di jatim mencapai 17 bank dimana 9 diantaranya merupakan unit usaha syariah,sisanya Bank Umum Syariah. Jaringan kantor bank syariah di Jatim pada Februari 2012 tercatat 250 unit yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Jatim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>